Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan B06 Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura


Senin (28/06/2021) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura mengikuti Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan B06 oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Novianto Sulastono.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura Rivandi Rivai, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Abduraab Ely, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Victor Lucky Maturbongs, Pejabat Struktural dan seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura.

Tujuan dari kunjungan adalah untuk meninjau situasi dan kondisi keadaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura serta kinerja para Pejabat serta Pegawai dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan memastikan bahwa pelayanan Keimigrasian dapat berjalan efektif dan optimal terhadap masyarakat.

Novianto Sulastono dalam pemaparannya menyampaikan agar dapat memaksimalkan dan memenuhi target kinerja Laporan B06 diantaranya Layanan Paspor melalui sosialisasi pelayanan Eazy Passport dan Penegakan hukum keimigrasian melalui Rapat Tim Pora.

Pada kesempatan ini juga Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua memonitoring terhadap penyerapan anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura agar dapat berjalan dengan baik sesuai target kinerja, tentunya dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya sangat mengapresiasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura yang telah berusaha sekuat tenaga dalam mempertahankan WBK dan meraih WBBM tahun 2021. Oleh karena itu perlu ditingkatkan salah satunya dengan menjalankan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK)” ungkap Novianto Sulastono.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan survei yang mendukung kinerja pelayanan publik yang lebih baik, efektif, efisien dan berbasis kebutuhan.

Monitoring survei IKM-IPK tahun 2021 ,wajin dilaksanakan setiap bulan dan di evaluasi setiap triwulan untuk UPT dibawah Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Papua.

Data dalam survei IKM-IPK dapat di gunakan sebagai data awal penentuan status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada UPT khususnya bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Seusai penguatan yang diberikan oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Papua, kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama.

Berita Terbaru

Archives